Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi DIY dengan memiliki sebuah keistimewaan. Bukan hanya namanya saja yang istimewa melainkan juga wilayahnya, yang merupakan miniatur Indonesia dengan segudang masyarakat yang majemuk baik Ras, Suku dan Agama.

Banyak sekali organisasi – organisasi / Kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman, mulai dari organisasi Kemahasiswaan, Masyarakat dan kelompok di Kabupaten Sleman, yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak berpihak dan merugikan masyarakat yang tentunya dapat mempengaruhi situasi kamtibmas wilayah Kabupaten Sleman.

Baca Lainnya :

• LASKAR BANTENG LERENG MERAPI: SIAP MENJAGA SITUASI KAMTIBMAS MENJELANG PELAKSANAAN PEMILU 2024.0
• DPD GOLKAR SLEMAN SIAP BERSINERGI DEMI KAMTIBMAS SLEMAN KONDUSIF MENJELANG PEMILU 20240
• WARGA DUSUN KEBON TIDAK KE BERATAN PEMBANGUNAN TPSS DI WILAYAHNYA0
• MASYARAKAT JARAKAN AKAN SAMPAIKAN PENOLAKAN DENGAN MUSYAWARAH MUFAKAT0
• ANGKATAN MUDA KABAH SIAP BERSINERGI DEMI KAMTIBMAS KABUPATEN SLEMAN KONDUSIF.0

Belum lama ini di beberapa wilayah Indonesia terdapat aksi kritis terhadap kebijakan Pemerintah oleh kelompok maupun organisasi mahasiswa yang menolak terkait Permasalahan Perundingan Uea-Cepa (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Yang Mencakup Bab Khusus Terkait Ekonomi Islam)

Beberapa kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok organisasi tersebut merupakan bentuk respon perundingan UEA-CEPA yang merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang mencakup bab khusus terkait ekonomi Islam. Mereka menyayangkan perundingan yang dilangsungkan secara tertutup dan tidak transparan. Sejak dirundingkan tahun 2016, tidak ada keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam perundingan. Hanya sangat sedikit informasi yang tersedia, dari rangkuman diskusi selama perundingan. Padahal ini akan berdampak luas, mengikat negara, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Perundingan UEA-CEPA hanya memprioritaskan Perlindungan Hak Perusahaan dan investor di atas Hak Rakyat Tujuan penting CEPA Indonesia-UE adalah liberalisasi dan perlindungan kepentingan investasi. Bab Hak Kekayaan Intelektual (HKI) proposal Uni Eropa mencerminkan kepentingan UE dalam memberikan perlindungan bagi monopoli perusahaan di sektor kesehatan dan pertanian.

Di Yogyakarta sendiri terdapat organisasi yang intens menyoroti permasalahan tersebut dengan mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi (MKE) Yogyakarta dimana kelompok tersebut merupakan masa aksi gabungan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil, diantaranya Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Sahita Institute (HINTS), Indonesia aids coalitions (IAC), Indonesia For Global Justice, dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI).

Menyikapi hal tersebut Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi (MKE) Yogyakarta dianggap serius dalam menanggapi Perundingan UEA-CEPA. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi (MKE) Yogyakarta juga berencana untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum secara damai dan intelektual dan berharap perundingan UEA-CEPA dapat dihentikan.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi (MKE) tentunya memiliki peran aktif terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat / merugikan rakyat terutama menjelang diselenggarakannya kegiatan di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta.

Namun demikian, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi (MKE) Yogyakarta bersedia membantu Polri dan bersama-sama dengan Pemerintah untuk turut serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sleman.