Sebagai negara demokrasi, mahasiswa menjadi salah satu aktor yang mengawasi dan menjaga jalannya demokrasi. Secara historis, gerakan mahasiswa banyak terlibat dalam kehidupan politik Indonesia. Melalui serangkaian pergerakan, mahasiswa senantiasa menyampaikan aspirasi tentang jalannya pemerintahan dan kebijakan pemerintah, agar semata-mata tetap memprioritaskan kepentingan rakyat.

Demonstrasi menjadi salah satu cara mahasiswa menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Kebersamaan mahasiswa dalam berpendapat diharapkan menggugah para wakil rakyat dan pemerintah, agar tetap memegang norma-norma kemanusiaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Lainnya :

• ALIANSI INTERNATIONAL WOMENS DAY JOGJA SIAP TURUT SERTA MENJAGA SLEMAN TETAP KONDUSIF0
• MANTAN NARAPIDANA TERORIS DI SLEMAN BERSEDIA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG AMAN 0
• FKPPI KABUPATEN SLEMAN SIAP IKUT MENJAGA KEAMANAN, KEDAMAIAN, DAN KETERTIBAN0
• ORGANISASI BARATIKAM (BARISAN INTI KEAMANAN) DIY BERSEDIA MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG AMAN 0
• KOMUNITAS DRIVER SHOPEEFOOD YOGYAKARTA AKAN KEDEPANKAN MUSYAWARAH MUFAKAT0

Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa mulai bermunculan seiring dengan memanasnya situasi politik dan ekonomi pada tahun 1960-an, yang mendorong adanya krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi terjadi karena adanya inflasi yang mencapai angka 450–600% karena pemerintah mencetak uang yang sangat banyak. Akibat dari adanya inflasi adalah harga-harga barang justru makin sulit didapatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, krisis politik terjadi karena situasi perpolitikan Indonesia pada saat itu didominasi oleh tiga kekuatan yang berbeda: Bung Karno, Angkatan Darat, dan PKI. Angkatan Darat dan PKI saling bertentangan, akan tetapi kedua kubu masing-masing mencitrakan diri sebagai pendukung Presiden Soekarno. Eskalasi situasi politik yang makin memburuk ditandai dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965, peristiwa penyerangan terhadap para jenderal Angkatan Darat yang menelan tujuh korban. PKI dianggap bersalah dalam Gerakan 30 September, sementara Bung Karno yang dekat dengan PKI berada dalam posisi yang sulit.

Dengan dibantu oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pada tahun 1966 mahasiswa melakukan rangkaian aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi tentang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada aktif dalam menanggapi permasalahan yang ada di Indonesia baik itu soal pendidikan, kesehatan, agraria, dan bahkan infrastruktur. Hal tersebut dianggap karena ketidakmampuan negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Baru baru ini Mahasiswa Universitas Gadjah Mada beserta Guru Besar dan beberapa Dosen Universitas Gadjah Mada menyuarakan aksi terkait putusan Makhamah Konstitusi menjelang Pemilu 2024 yang dinilai terdapat kecurangan dari salah satu Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Aksi Kampus Menggugat dari Mahasiswa serta Citivitas Akademika Universitas Gadjah Mada sebagai bentuk tuntutan pada Pemerintah Indonesia. Pasalnya, menjelang Pemilu 2024 terdapat beberapa kecurangan terkait putusan Makhamah Konstitusi yang dinilai memihak kepada salah satu paslon Capres dan Cawapres di Pemilu 2024.

Sdr. Nugroho Prasetyo Aditama, Mahasiswa Strata S-1 Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan yang menjadi Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada ini siap memimpin Mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk berjuang dengan tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Sleman. BEM KM Universitas Gadjah Mada sendiri menyatakan siap menjadi pelopor generasi muda terutama Mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk turut serta serta bersama sama elemen masyarakat, Polri dan TNI dalam menjaga kabupaten Sleman supaya tetap kondusif.